Lampiran II	:	Keputusan Kepala Desa Rupe
Nomor	:	050 Tahun 2019
Tanggal	:	31 Desember 2019
Tentang	:	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa “RUPE” Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

 ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) “RUPE”

DESA                    : RUPE

KECAMATAN       : LANGGUDU

KABUPATEN       : BIMA

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA

Struktur Pengurus

Pasal 1

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :

1. Penasihat;
2. Pelaksana Operasional; dan
3. Pengawas

Pasal 2

• Penasihat dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa.
• Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  1. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
  2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
  3. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
• Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

1. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai  persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

Pelaksana Operasional 

Pasal 3

• Pelaksana Operasional terdiri atas :

1. Direktur;
2. Sekretaris;
3. Bendahara; dan
4. Kepala/Kordinator Unit Usaha yang dibantu oleh Sekretaris Unit Usaha dan Bendahara Unit Usaha.

• Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
• Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :

1. melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
2. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
3. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.

• Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

1. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
2. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
3. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya  2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

 Pasal 4

• Dalam melaksanakan kewajibannya, Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
• Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

 Pasal 5

• Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :

1. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
2. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
4. pendidikan minimal setingkat SMA/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;

• Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

1. meninggal dunia;
2. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
3. mengundurkan diri;
4. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
5. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengawas

Pasal 6

• Pengawas merupakan unsur yang mewakili kepentingan masyarakat.
• Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari :

1. Ketua;
2. Wakil Ketua merangkap anggota;
3. Sekretaris merangkap anggota; dan
4.  Anggota

• Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
• Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

1. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
2. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan  usaha  dari BUMDes; dan
3. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

• Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
• Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari penduduk desa berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Memiliki jiwa wira usaha;
2. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
3. Berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali sebagai pengawas;
4. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
5. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa; dan
6. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMP.

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA BUMDES

Pasal 7

Penasehat

• Penasehat mempunyai kewajiban :

1. memberikan nasihat kepada  Pelaksana Operasional  dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
2. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
3. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

• Penasehat mempunyai Hak :

1. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional  mengenai  persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
2. memperoleh penghasilan dan/atau honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes dan ditetapkan melalui musyawarah Pengurus.

Pasal 8

Pelaksana Operasional

• Direktur mempunyai kewajiban :

1. Memimpin pengelolaan BUMDes;
2. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes;
3. Mewakili BUMDes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan usaha atau lain–lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
4. Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban

• Sekretaris mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan Direktur.
2. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.
3. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.
4. Bersama Direktur meneliti kebenaran dari berkas–berkas pengajuan permohonan pinjaman, verifikasi dan pengecekan di lapangan.
5. Bersama Direktur dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi.
6. Melakukan pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito.

• Bendahara, mempunyai kewajiban :

1. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti–bukti yang sah.
2. Membantu Direktur dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam)
3. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.
4. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah
5. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur

Pasal 9

Pelaksana operasional mempunyai hak :

1. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka mencapai tujuan.
2. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum Kabupaten.
3. Mendapat bagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran.
4. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

Pasal 10

Pengawas

• Pengawas mempunyai kewajiban :

1. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
2. melaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
3. Mengadakan pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas dalam rapat umum.

• Pengawas mempunyai Hak :

1. Bersama pelaksana opersional ikut serta memberikan masukan penetapan kebijakan pengembangan  kegiatan  usaha  dari BUM Desa.
2. Memperoleh informasi dari BUMDes terkait keadaan keuangan dan program–program yang dikelola BUM Desa.
3. memperoleh penghasilan dan/atau honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes dan ditetapkan melalui musyawarah Pengurus.
4. Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya ditentukan dalam anggaran BUM Desa.

BAB III

MASA KERJA PENGELOLA BUMDES

Pasal 11

Pengelola BUMDes mempunyai masa kerja selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PENGELOLA BUMDES

Pasal 12

Pelaksana Operasional dan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

1. meninggal dunia;
2. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
3. mengundurkan diri;
4. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes; dan
5. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 13

• Jika terjadi lowongan jabatan pengurus BUMDes maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, harus sudah diadakan pengisian/pergantian pengurus antar waktu;
• Pengisian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam rapat pengurus.

BAB V

PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN

Pengelolaan Aset

Pasal 14

• Sarana dan prasarana semua kegiatan jenis usaha Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan aset dan kekayaan BUMDes “RUPE ”.
• Sarana dan prasarana semua kegiatan jenis usaha Badan Usaha Milik Desa dicatat ke dalam buku khusus yang disediakan untuk itu dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
• Pengelolaan aset dan kekayaan BUMDes dilaksanakan oleh ketua bidang usaha.
• Ketua Bidang usaha dalam pengelolaan aset bertanggungjawab kepada Direktur BUM Desa.

Pengelolaan Keuangan

Pasal 15

• Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan BUMDes adalah penerimaan dan pengeluaran keuangan BUMDes yang dikelola oleh pelaksana operasional atas sepengetahuan Direktur dan Penasihat.
• Penerimaan keuangan yang dikelola oleh pelaksana operasional di simpan di rekening BUMDes oleh Bendahara.
• Setiap pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bendahara harus diketahui oleh Direktur BUMDes atas rekomendasi penasihat.
• Bendahara melaksanakan pengeluaran keuangan BUMDes atas perintah Direktur.
• Bendahara mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan BUMDes ke dalam Buku Kas Umum Bum Desa.

Pasal 16

• Ketua Bidang usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dan operasionalnya dibiayai oleh keuangan BUM Desa.
• Mengenai hal kebutuhan dana operasional, Ketua Bidang Usaha BUMDes mengajukan permohonan pencairan keuangan kepada Direktur melalui Bendahara.
• Besaran dana operasional kegiatan usaha disesuaikan dengan kebutuhan.
• Permohonan pencairan dana operasional bidang usaha yang telah mendapat persetujuan Direktur atas rekomendasi Penasihat ditindaklanjuti oleh Bendahara dengan mentransfer dana kepada Ketua Bidang Usaha melalui Bendahara Bidang Usaha.
• Bendahara Bidang Usaha melaksanakan pengeluaran keuangan atas perintah Ketua Bidang Usaha.
• Bendahara Bidang Usaha mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan ke dalam Buku Kas Umum Bidang Usaha.
• Ketua Bidang Usaha menyampaikan laporan keuangan kepada Direktur 1 (satu) kali dalam satu bulan.

BAB VI

OPERASIONAL

Pasal 17

(1) Biaya–biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes “RUPE” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.

(2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes “RUPE”  pengeluarannya diatur sebagai berikut :

1. Untuk Biaya Operasional honorarium;
2. alat tulis kantor;
3. keperluan kesekretariatan/rumah tangga kantor;
4. jasa simpan pinjam; dan
5. keperluan lain-lain sesuai dengan rencana anggaran BUMDes

(3)  Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes “RUPE” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain–lain yang sah yang diperoleh BUMDes.

BAB VII

HONORARIUM PENGURUS DAN PENGELOLA USAHA

Pasal 18

• Honorarium pengurus BUMDes “RUPE” dibiayai dari hasil usaha.
• Besaran honorarium pengurus BUMDes “RUPE” ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari hasil usaha.
• Rincian besaran honorarium pengurus dan pengelola usaha BUMDes adalah sebagai berikut :
  1.        Pengawas                                                           : 9 %
  2.        Penasihat                                                            : 9 %
  3.        Direktur                                                                : 8 %
  4.        Sekretaris                                                             : 8 %
  5.        Bendahara                                                            : 8 %
  6.        Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam                      : 6 %
  7.        Sekretaris Unit Usaha Simpan Pinjam                 : 6 %
  8.        Bendahara Unit Usaha Simpan Pinjam               : 6 %
  9.        Kepala Unit Usaha Selain Simpan Pinjam           : 6 %
  10.        Sekretaris Unit Usaha selain Simpan Pinjam       : 6 %
  11.        Bendahara Unit Usaha Selain Simpan Pinjam     : 6 %
• Honorarium anggota bidang usaha dibayar dari dana operasional sebagai pengeluaran pengelolaan usaha.
• Besaran honorarium anggota bidang usaha ditentukan oleh Direktur atas usulan dari Ketua Bidang Usaha.

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 19

Forum pengambilan keputusan terdiri dari :

1. Musyawarah Desa, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDes maupun menetapkan pembubaran BUMDes atau kebijakan lain yang bersifat strategis.
2. Musyawarah Rapat Umum Pengawas, untuk membahas kinerja BUM Desa, pemilihan dan pengangkatan pengurus Pengawas, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan  usaha  dari BUM Desa; dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional, serta sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.
3. Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan BUMDes maupun usaha.

BAB IX

PERMODALAN

Pasal 20

Modal BUMDes bersumber dari : 

1. APBDesa;
2. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
4. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
5. Aset Desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa; dan
6. Penyertaan modal masyarakat Desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.

BAB X

KEGIATAN USAHA

Pasal 21

BUMDes dapat membentuk dan menjalankan unit usaha meliputi :

menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum  kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, antara lain:

1. air minum desa;
2. usaha listrik desa; dan
3. lumbung pangan.

menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa, antara lain :

1. alat transportasi;
2. alat/perkakas pesta atau hajatan;
3. gedung pertemuan;
4. rumah toko;
5. mesin pompa air; dan
6. barang sewaan lainnya.
7. menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, antara lain :
8. jasa pembayaran listrik/telephone;
9.  pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
10.  jasa pelayanan lainnya.
11. menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang  barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, antara lain :
12.  Pabrik es atau makanan lokal;
13.  Hasil pertanian;
14.  Sarana produksi pertanian; dan
15.  kegiatan bisnis produktif lainnya.
16. menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa, yang memberikan akses kredit dan peminjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
17. menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi, Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan kegiatan usaha bersama  yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 22

Ketentuan Pinjaman

Dalam hal BUMDes mengelola pinjaman, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Pinjaman yang diberikan hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak.
2. Pemberian pinjaman dapat diberikan secara perseorangan atau berkelompok melalui pokmas dengan system tanggung renteng.
3. Permohonan pinjaman masing–masing Pokmas/perseorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh Pengelola BUMDes.
4. Pokmas/Perseorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman/akad kredit.
5. Platfond pinjaman yang diberikan kepada pemohon disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan keuangan BUMDes yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes. Sebagi acuan besarnya akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah simpanan pihak ketiga.
6. Pokmas maupun nasabah perseorangan yang memiliki pinjaman pada BUMDes “wajib setiap bulannya menyetorkan anggsuran pokok ditambah jasa pinjaman kepada BUMDes.
7. Pokmas maupun nasabah perseorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMDes wajib memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% (satu persen) dari plafon kredit/pinjaman.
8. Jasa/bunga pinjaman di tentukan oleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan.
9. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam ketentuan BUMDes.
10. Bagi peminjam perseorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMDes maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang yang berlaku.
11. Bagi pokmas / Perseoranagn yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.
12. Untuk menjamin kelancaran pinjaman / kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas / Perseorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.
13. Bagi pokmas/perseorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau pengambilan jaminan.
14. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat–syarat pinjaman / kredit diatur dalam surat permohonan pinjaman /kredit dan surat perjanjian pinjaman/kredit yang ditanda tangani Direktur dan peminjam.

Pasal 23

Ketentuan Simpanan

Dalam hal pengelolaan simpanan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat–syarat yang ada dalam Formulir Simpan Pinjam di BUMDes.
2. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesui dengan kemampuan BUMDes.

Pasal 24

Pengembangan Usaha Selain Simpan Pinjam

• Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMDes.
• Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDes dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
• Bentuk usaha yang dikembangkan BUMDes antara lain dalam bentuk :  

1. Usaha Simpan Pinjam;
2. Pengelola unit usaha sendiri; dan
3. Kemitraan bagi hasil.

• Usaha kemitraan BUMDes antara lain dapat berupa Kemitraan menampung dan memasarkan hasil panen petani.

BAB XI

PEMBUKUAN

 Pasal 25

• Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar akuntansi sederhana seperti neraca, rugi / laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain–lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes.
• Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
• Penutupan Buku Kas Umum BUMDes dilakukan apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh Penasihat dan Badan Pengawas.

BAB XII

PENDAPATAN DAN SISA HASIL USAHA

Pendapatan

Pasal 26

• Pendapatan BUMDes “RUPE” adalah pendapatan bruto hasil usaha simpan pinjam dan hasil usaha selain simpan pinjam.
• Pendapatan bersih (netto) atau sisa hasil usaha BUMDes “RUPE” adalah pendapatan bruto dikurangi modal usaha dan biaya operasional (pengeluaran).

Sisa Hasil Usaha

Pasal 27

• Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
• Pendapatan bersih atau Sisa Hasil Usaha BUMDes “RUPE” disampaikan oleh Direktur dan Penasehat untuk mendapatkan persetujuan dalam musyawarah desa.
• Penyampaian pendapatan bersih atau sisa hasil usaha, dilaksanakan pada saat pelaksanaan penyampaian Rancangan APBDes.
• Pembagian Hasil Usaha dibagi berdasarkan proporsi sebagai berikut :

1. Penambahan modal BUMDes                                                 : 20 %
2. Biaya Operasional                                                                           : 20 %
3. Honorarium Pengurus dan Pengelola BUMDes            : 40 %
4. Pendapatan Asli Desa (PADes)                                                  : 15 %
5. Peningkatan SDM Pengurus dan Pengelola Usaha        :   5 %

BAB XIII

MEKANISME KERJA PENGURUS DAN

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Mekanisme Kerja Pengurus

Pasal 28

• Pengurus BUMDes bertanggungjawab kepada musyawarah desa sebagai forum tertinggi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
• Pengurus BUMDes menyusun Program Kerja dan anggaran yang disetujui melalui musyawarah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan usaha BUMDes;
• Apabila pengurus BUMDes dinilai tidak aktif dan tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah desa dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.

Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pasal 29

• Dalam rangka peningkatan sumber daya pengelola BUMDes, Direktur atas persetujuan Penasihat dapat melakukan konsultasi dengan Tim Pembina Tingkat Kecamatan atau kabupaten untuk fasilitasi pelatihan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan usaha.
• Biaya peningkatan sumber daya pengelola usaha BUMDes di danai dari sisa hasil usaha BUMDes “RUPE”.

BAB XIV

LARANGAN DAN SANKSI

Larangan

Pasal 30

Setiap Pengelola BUMDes dilarang :

1. Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan atau kepentingan BUM Desa;
2. Menyalahgunakan wewenang sebagai Pengelola BUM Desa;
3. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan baik pribadi maupun organisasi;
4. Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
5. Menerima hadiah atau pemeberian dari seseorang yang berakibat menyalahgunakan tugas dan wewenang serta kewajibannya sebagai pengelola BUMDes;
6. Mengadakan persekutuan dengan pengelola BUMDes lainnya dan atau Pengawas, dan atau Kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk tujuan kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi BUMDes;
7. Merongrong dan atau mensponsori masyarakat untuk berbuat yang merusak/merugikan pengembangan usaha BUMDes.

Sanksi

Pasal 31

Setiap Pengelola BUMDes dapat dikenakan sanksi :

1. Teguran lisan;
2. Peringatan secara tertulis;
3. Pemberhentian sementara (skorshing) dan atau;
4. Diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dalam forum musyawarah.

 BAB XV

RAPAT-RAPAT BUMDES

 Pelaksanaan Rapat

Pasal 32

• Pengelola BUMDes mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun dan atau melihat sesuai kebutuhan.
• Kecuali yang dimaksud ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang angota BUMDes atau atas permintaan Penasehat atau Ketua Pengawas, Direktur BUMDes dapat mengundang Pengelola BUMDes untuk mengadakan rapat khusus/luar biasa jika memang hal tersebut dianggap perlu selambat-lambatnya satu minggu setelah permintaan itu diterima oleh Direktur BUMDes.
• BUMDes mengadakan rapat atas undangan Direktur, atau Penasehat/Kepala Desa atau Ketua Pengawas.
• Pengurus dan anggota BUMDes wajib memelihara ketertiban dan kelancaran jalannya rapat.

 BAB XVI

PENETAPAN PENGURUS BUMDES

 Pasal 33

• Calon pengurus BUMDes yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara, secara langsung menjadi pengurus BUMDes.
• Pengesahan Pengurus BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB XVII

PENUTUP

 Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam keputusan Direktur BUMDes yang dibuat dan ditetapkan dalam rapat pengurus berdasarkan kepentingan pengelolaan BUMDes.

 Pasal 35

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini, disusun di Desa Rupe Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Keputusan tentang Anggaran Rumah Tangga ini.

 Ditetapkan di : Rupe - Langgudu

Pada Tanggal   : 31 Oktober 2019

Pj. KEPALA DESA RUPE

 

MARWIN, S.Pd

Nip. 1967 1231 2007 011 452